Kampanye dibubarkan, Jika Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19

0 666

Palu-Bawaslu Sulteng. Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan kampanye, Bawaslu sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang, akan menghentikan dan membubarkan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Penegasan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ruslan Husen usai Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Palu, Jumat (25/9/2020).

“Menghentian dan membubarkan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran, apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam, sejak diterbitkan peringatan tertulis dari Bawaslu,” sebutnya.

Menurutnya, terkait penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, Bawaslu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),  dan Kepolisian setempat.

Terutama terhadap metode kampanye yang mengakibatkan kerumunan dan arak-arakan massa peserta kampanye Pilkada. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam kampanye, maka berdasarkan Pasal 88D PKPU Nomor 13 Tahun 2020, pihak pasangan calon  Kepala Daerah terlebih dahulu diberikan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu saat terjadinya pelanggaran.

Selain sanksi peringatan dan penghentian dan pembubaran kampanye, menurutnya, pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye juga dapat diikuti dengan sanksi administrasi.

“Berupa larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar, selama tiga hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu,” jelasnya.

Ia menyebutkan, Bawaslu secara teknis akan memberikan rekomendasi kepada KPU untuk pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran.

“Atas rekomendasi sanksi, KPU wajib menindaklanjuti dengan segera menjatuhkan sanksi administrasi,” katanya.

Sebutnya, pihak jauh hari telah melakukan serangkaian pencegahan berupa penyampaian imbuan, sosialisasi, atau koordinasi ke pihak Partai Politik dan pihak terkait lainnya untuk mentaati dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada.

Untuk diketahui, rapat koordinasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, yang intinya memerintahkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja), dengan struktur Ketua Pokja adalah Ketua Bawaslu, dan Anggota Pokja adalah dari unsur Pemerintah Daerah, KPU, Kasat Pol PP, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Satuan Tugas Covid-19 sesuai tingkatan.

Surat Edaran Bawaslu RI tersebut, menguraikan tugas Pokja, yakni melakukan Koordinasi dan Komunikasi dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.

Menghadapi tahapan kampanye dimulai 26 September 2020 sampai 5 Desember 2020, Pokja bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye agar dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid-19, dengan memperhatikan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. (Rsl)

Kolom Komentar Anda :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.