Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Covid-19 dalam Pilkada, Ini Kata Bawaslu Sulteng

0 178
Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen saat Pembukaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bawaslu Kab/Kota di Palu, Ahad (20/9/2020)

PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL COVID-19 DALAM PILKADA, INI KATA BAWASLU SULTENG

Palu-Bawaslu Sulteng. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ruslan Husen menyatakan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus dicegah, dan butuh koordinasi dan kesadaran semua pihak menekan penyebaran pandemi virus ini.

Menurut Kordiv Hukum Bawaslu Sulteng ini, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan kaitan dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pihaknya akan menyerahkan ke instansi berwenang untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Penegasan itu disampaikan Ruslan Husen di Palu dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulteng di Palu, Ahad (20/9/2020).

Dikatakannya, ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa arak-arakan atau kerumunan dalam tahapan Pilkada, menurut Alumni Universitas Tadulako ini, pihaknya akan melakukan penindakan pelanggaran melalui pintu laporan atau temuan pelanggaran, untuk hasilnya diteruskan ke instansi berwenang.

“Hasil penindakan pelanggaran protokol kesehatan, bisa berdimensi pelanggaran administrasi, dan pelanggaran hukum lainnya,” urainya.

Ruslan menerangkan, terhadap pelanggaran administrasi, ketika subjek hukum pelaku terpenuhi yakni ada pasangan calon kepala daerah berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Hasil penindakan pelanggaran administrasi berupa rekomendasi pelanggaran kepada KPU dengan terlapor pasangan calon kepala daerah untuk diberikan sanksi teguran atau sanksi peringatan,” jelasnya.

Dia menyebut, keterbatasan wewenang yang diberikan undang-undang, Bawaslu hanya berwenang menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU selaku eksekutor.

Lebih lanjut menurutnya, terhadap dimensi pelanggaran hukum lainnya, berarti diatur di luar Undang-Undang Pilkada. Berupa subjek hukum terlapor adalah kontestan peserta pemilihan, dengan menyampaikan rekomendasi atas pelanggaran berupa kerumunan atau arak-arakan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses pidana umum.

“Pendekatan penegakan hukum pidana umum harus dimaknai upaya terakhir, setelah rangkaian kegiatan pencegahan dan upaya administrasi telah dilakukan, hingga ternyata tetap terjadi pelanggaran,” ujarnya.

Disampaikannya, proses hukum pidana umum dapat mengacu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

“Pasal 218 KUHP menyebutkan, bahwa barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, jika di daerah terdapat produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, maka Bawaslu dapat menyampaikan rekomendasi berupa penerusan pelanggaran hukum lainnya kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

“Misalnya Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,” katanya.

Dijelaskannya, dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur tersebut, Kepala Satpol PP Provinsi memberikan sanksi administratif berupa teguran dan denda, setelah koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pihaknya berharap, agar bakal pasangan calon atau pasangan calon kepala daerah dapat mengendalikan pendukung dan simpatisannya.

“Menghindari kerumunan dan arak-arakan massa yang bisa semakin menambah penyebaran wabah pandemi Covid-19, dan menghindari penjatuhan sanksi hukum,” tutupnya.

Untuk diketahui, Bawaslu telah menyampaikan imbauan kepada KPU Provinsi Sulteng dan Pimpinan Partai Politik untuk pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder yang terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Terutama ke sesama penyelenggara pemilihan baik KPU Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan beserta jajaran untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah. (Rsl)

Kolom Komentar Anda :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.