RUSLAN HUSEN, SH.,MH

  • Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  • Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

BIOGRAFI :

Lahir di Tanru Tedong (Sidrap, Sulawesi Selatan) pada tahun 1984, dari pasangan suami isteri H. Husen dan Hj. Kallo yang berprofesi sebagai Petani. Sejak usia 7 (tujuh) tahun, mengikuti orang tua menetap di Kecamatan Ampibabo-Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Pendidikan dasar Ruslan, demikian sapaan akrabnya, Ia selesaikan di SD Negeri 1 Buranga pada tahun 1996 dan SLTP Nengeri 1 Ampibabo pada tahun 1999. Selanjutnya pendidikan menengah, Ia tempuh di SMA Negeri 1 Ampibabo dan SMA Kartika VI-I Balikpapan. Lulus SMA pada 2002, Ruslan memilih melanjutkan jenjang strata satunya di Universitas Tadulako Fakultas Hukum dan berhasil memperoleh gelas Sarjana Hukum (SH) tahun 2007.

Selama mahasiswa, Ruslan aktif di organisasi intra dan ekstra kampus. Tercatat Ia pernah menjadi Ketua Umum MPM Darussalam Fakultas Hukum Universitas Tadulako tahun 2006-2007. Pernah menjabat Sekretaris Umum HMI Cabang Palu tahun 2007-2008 dan menjadi Sekretaris Jenderal HMI Badko Indonesia Bagian Utara dan Kalimantan Tahun 2009-2011.

Tantangan sebagai aktivis mahasiswa dizamannya, lantas mendorong sosok yang pernah tercatat sebagai Tim Konsultan Program LKBH “Ermas Cintawan, SH & Rekan” ini menjadi generasi awal yang turut andil dalam pendirian LBH Sulteng, sebuah perkumpulan yang konsen melakukan pembelaan terhadap hak-hak kaum miskin dan termarjinalkan di Sulawesi Tengah.

Tahun 2014 mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) dari Pascasarjana Universitas Tadulako, yang turut memudahkan Ia tercatat sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako bagian HTN dan HAN, yang selanjutnya banyak terlibat secara aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Misalnya menjadi Ketua atau anggota Tim Pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda yang terlaksana atas kerjasama Universitas Tadulako dengan berbagai Organisasi Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Ketertarikannya pada dunia Pemilu, dimulai saat menjadi Dosen Fakultas Hukum yang banyak bergelut dengan isu-isu Konstitusi, Demokrasi dan Pemilu. Bahwa pemilu menjadi sarana untuk pergantian kepemimpinan secara sah/legal. Menjamin proses itu terlaksana secara demokratis, tentu membutuhkan regulasi yang progresif dan Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas. Pandangan awal inilah yang membuka jalannya menjadi Tim Asistensi Bawaslu Provinsi tahun 2017 dan Akhirnya terpilih menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2022.

PENGALAMAN KERJA :

  • Direktur Operasional Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah tahun 2007-2009.
  • Direktur LSIP Center tahun 2009-2012
  • Konsultan PT. Penerbit Erlangga Perwakilan Palu tahun 2012-2014.
  • Peneliti Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Untad 2010-Sekarang
  • Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako tahun 2014 – Sekarang
  • Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017
  • Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2017 – 2022