Tolak Politik Uang, Rasyidi Ajak Publik Jaga Integritas Demokrasi
Bungku, Bawaslu Sulteng – Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Rasyidi Bakry, menegaskan bahwa penghentian praktik politik uang harus dimulai dari kesadaran masyarakat untuk tidak mentolerir transaksi suara dalam bentuk apa pun. Ia menekankan bahwa politik uang tidak hanya merusak nilai demokrasi, tetapi juga membiasakan perilaku yang salah dianggap benar di tengah masyarakat. Rabu (26/11/2025)
“Ini merusak demokrasi kita. Politik uang justru membenarkan perilaku yang salah dan dianggap hal lumrah. Karena itu masyarakat perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi,” tegas Rasyidi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa di Kantor Bawaslu Kabupaten Morowali.
Rasyidi menambahkan, demokrasi yang berintegritas hanya dapat terwujud jika masyarakat bersama-sama menolak seluruh bentuk politik uang, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung.
“Politik uang mematikan kualitas demokrasi dan berpotensi melahirkan pemimpin tanpa visi—terpilih bukan karena kapasitas, tetapi karena kemampuan memberikan imbalan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tugas Bawaslu tidak berhenti pada tahapan pemilu, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk memastikan hak-hak demokratis masyarakat tetap terlindungi.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kesadaran dan menolak segala bentuk politik uang. Mari bersama menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali, unsur kepolisian, dan kejaksaan sebagai bentuk penguatan koordinasi dalam upaya menjaga integritas pemilu.
Penulis: Syukran
Foto: M Riyanto
Editor: Milan