Bagja: Penegakan Etik Jaga Martabat Penyelenggara Pemilu

Palu, Bawaslu Sulteng –  Penguatan etika penyelenggara pemilu menjadi kunci dalam menjaga kehormatan dan integritas demokrasi. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa penegakan kode etik bukan sekadar instrumen hukum, melainkan upaya menjaga martabat penyelenggara pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Swiss-Belhotel Palu, Selasa (31/03/2026).

Dalam pemaparannya, Rahmat Bagja menjelaskan materi terkait rekonstruksi etika konstitusional sebagai tindak lanjut atas putusan DKPP serta pentingnya perbaikan internal penyelenggara pemilu di Sulawesi Tengah. Ia menekankan bahwa tindak lanjut atas putusan DKPP harus dimaknai sebagai pembelajaran untuk membangun budaya organisasi yang mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Menurutnya, untuk menuju legacy penyelenggara pemilu yang beretika, diperlukan langkah konkret melalui internalisasi pedoman perilaku, penguatan kemandirian serta marwah kelembagaan, hingga mitigasi potensi pelanggaran pada badan ad hoc.

Selain itu, Bagja juga menyarankan agar prinsip-prinsip kode etik dipasang secara terbuka di kantor penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, sebagai pengingat sekaligus komitmen bersama dalam menjaga integritas.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Bawaslu serta KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas dan pemahaman etika kelembagaan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran penyelenggara pemilu dapat semakin memperkuat komitmen dalam menegakkan kode etik serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas kepemiluan.