Bahas Kesiapan Pengawasan Pilkada Di Halal Bi Halal Bawaslu Sulteng

BAHAS KESIAPAN PENGAWASAN PILKADA DI HALAL BI HALAL BAWASLU SULTENG (Siaran Pers, 25 Mei 2020)

Palu, 25 Mei 2020 – Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah akan menggelar kegiatan Hala Bi Halal dirangkaikan dengan diskusi isu hukum dengan tema ‘Kesiapan Pengawasan Pilkada’ bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Mei 2020.

Walaupun digelar secara daring kegiatan ini diharapkan akan menjadi ajang silahturahmi setelah lebaran Pengawas Pemilu/Pemilhan se- Sulawesi Tengah. Rencananya Anggota Bawaslu RI yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ratna Dewi Pettalolo juga akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini nantinya akan diisi dengan ceramah hikma Halal Bi Halal dan dilanjutkan dengan diskusi terhadap isu hukum Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) nomor 2 Tahun 2020.

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 Mei 2020 merupakan langkah yang diambil pemerintah menyusul penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional yang berpengaruh terhadap penundaan empat tahapan Pilkada Tahun 2020.

Beberapa isu hukum kemudian menjadi menarik untuk dibahas dalam forum diskusi ini. Dalam hal pengawasan beberapa yang menjadi sorotan yaitu pengawasan pencegahan penyalahgunaan kewenangan/program bantuan sosial dimasa Pandemi Covid-19 dan pengawasan netralitas, penggantian pejabat, dan penyalahgunaan wewenang terhadap program serta persiapan Pengawas Pemilu/Pemilihan pasca penundaan Pemilihan Tahun 2020.

Selain itu, terhadap penanganan pelanggaran pasal 71 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang terjadi sebelum terbitnya Peprppu Nomor 2 Tahun 2020 yang berdampak terhadap perubahan jadwal tahapan PKPU menyebabkan adanya kekosongan hukum juga akan dalam forum ini.

File pdf dapat diunduh di sini