Bawaslu Sulteng Berkomitmen Berikan Bantuan Hukum kepada Jajaran Pengawas Pemilu 

BAWASLU SULTENG BERKOMITMEN BERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA JAJARAN PENGAWAS PEMILU

Poso, Bawaslu Sulteng - Anggota Bawaslu Sulteng Inong menegaskan, Bawaslu Sulteng akan senantiasa berkomitmen memberikan bantuan hukum kepada jajaran pengawas Pemilu yang mendapati masalah hukum selama melaksanakan tugas pengawasan. Demikian disampaikannya saat menjadi narasumber Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu yang diselenggarakan Bawaslu Poso, Rabu (06/07/2022).

"Pemberian Bantuan Hukum merupakan komitmen Bawaslu Provinsi kepada Jajarannya agar maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangan nya tanpa khawatir terkendala permasalahan hukum" teturnya.

 Inong memaparkan tata cara permohonan bantuan hukum dapat dilakukan melalui offline maupun online. Menurutnya terdapat  ketentuan surat permohonan menjelaskan permasalahan hukum yang dihadapi, atas pelaksanaan tugas dan kewenangan seperti apa yang sedang dijalankan.

Lebih lanjut menurut Inong “Pemberian bantuan hukum ini meliputi perkara pidana, perkara perdata, perkara Tata Usaha Negara, Kode Etik sesuai yang diatur Perbawaslu 26 Tahun 2017" jelasnya.

Terakhir Inong mengharapkan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang sinergis antara Bawaslu Provinsi sebagai pemberi bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten Poso sebagai penerima informasi adanya masalah hukum, dengan Pengawas Adhoc selaku pemohon bantuan hukum.

[caption id="attachment_5073" align="aligncenter" width="1280"] Anggota Bawaslu Sulteng Inong menegaskan Komitmen Bawaslu Sulteng memberikan bantuan hukum kepada jajarannya. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu yang diselenggarakan Bawaslu Poso, Rabu (06/07/2022) Foto: Humas Bawaslu Poso.[/caption] Penulis: Rian Foto: Humas Bawaslu Poso Editor: AM