Bawaslu Sulteng Petakan Kerawanan Strategis dalam Pengawasan PDPB

Jakarta, Bawaslu Sulteng – Penguatan pencegahan menjadi langkah penting dalam memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berjalan akurat, valid, dan mampu menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat. Untuk itu, Bawaslu terus memperkuat pemetaan potensi kerawanan melalui penyusunan kerangka pemetaan isu strategis PDPB.

Upaya tersebut diikuti Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Rasyidi Bakry, dalam kegiatan Penyusunan Kerangka Pemetaan Kerawanan Isu Strategis PDPB yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia di Hotel Grand Sahid Jakarta, Senin (10/08/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10–13 Agustus 2026, menjadi forum untuk menyusun kerangka identifikasi dan pemetaan berbagai isu strategis serta potensi kerawanan yang dapat muncul dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Penyusunan kerangka pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen bagi jajaran Bawaslu dalam memperkuat strategi pengawasan dan pencegahan, termasuk dalam mengantisipasi persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas data pemilih di daerah.

Bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan pengawasan PDPB dengan mengidentifikasi karakteristik kerawanan serta persoalan yang berpotensi muncul di wilayah Sulawesi Tengah. Hasil pemetaan nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pencegahan dan pengawasan secara lebih tepat sasaran.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (Parmas dan Humas), sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan penyamaan perspektif dalam pengawasan PDPB secara nasional.

Melalui penyusunan kerangka pemetaan kerawanan ini, Bawaslu mendorong pengawasan PDPB dilakukan secara lebih proaktif dan berbasis risiko, sehingga potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini dan kualitas data pemilih tetap terjaga.