Bawaslu Sulteng Siap Tingkatkan Kualitas Publikasi dan Kehumasan Lewat Evaluasi Nasional

Bawaslu Sulteng Siap Tingkatkan Kualitas Publikasi dan Kehumasan Lewat Evaluasi Nasional

Palu, Bawaslu Sulteng — Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi dan pemberitaan, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Dewi Tisnawaty bersama Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi, Adi Kusno, mengikuti rapat evaluasi publikasi media sosial dan pemberitaan Bawaslu Provinsi se-Indonesia yang digelar oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting. Jumat (09/05/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Koordinator Divisi, Kepala Bagian, serta staf yang membidangi kehumasan dari seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran kehumasan di masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, kehumasan harus tetap aktif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Masa non-tahapan bukan berarti kehumasan tidur. Justru ini waktu yang tepat untuk memperkuat kehadiran Bawaslu di tengah masyarakat melalui konten-konten informatif dan edukatif," ujar Lolly.

Menanggapi hal tersebut, Dewi Tisnawaty selaku Koordinator Divisi yang membidangi Kehumasan di Bawaslu Sulteng menyampaikan komitmennya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas publikasi lembaga.

"Melalui evaluasi ini, kami di Bawaslu Sulteng akan terus berbenah dan memperkuat strategi komunikasi publik. Mulai dari pengelolaan media sosial hingga penyusunan pemberitaan yang sesuai dengan regulasi, akan kami tingkatkan secara bertahap," ungkap Dewi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kehumasan bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga membangun citra positif lembaga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu.

Dengan adanya evaluasi nasional ini, diharapkan seluruh jajaran kehumasan Bawaslu Provinsi, termasuk Sulawesi Tengah, dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan publik akan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengawasan pemilu.