Dewi: Humas Kunci Bangun Kepercayaan Publik Bawaslu

Palu, Bawaslu Sulteng – Kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu tidak hanya dibangun melalui pelaksanaan tugas pengawasan, tetapi juga melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang profesional. Karena itu, fungsi kehumasan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun citra serta kredibilitas kelembagaan Bawaslu di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Dewi Tisnawaty saat menjadi narasumber pada Rapat Evaluasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, Dokumentasi, dan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Tolitoli Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (17/06/2026).

Dalam pemaparannya, Dewi menjelaskan bahwa humas merupakan wajah lembaga yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Bawaslu dengan masyarakat, media massa, pemangku kepentingan, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengawasan demokrasi.

Menurutnya, kegiatan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan penilaian terhadap kinerja kehumasan secara objektif, terbuka, dan konstruktif. Evaluasi juga diperlukan untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih, berbagai kendala yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

“Sebagai humas harus mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu melalui publikasi yang saat ini sedang dijalankan,” ujar Dewi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulawesi Tengah itu juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurutnya, peran kehumasan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga membangun narasi yang edukatif dan informatif guna meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Humas tidak hanya bertugas memberitakan kegiatan, tetapi juga membangun narasi kelembagaan yang edukatif, informatif, dan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” tegasnya.

Dewi menambahkan bahwa pengelolaan kehumasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Bawaslu, sehingga diperlukan penguatan sinergi antar divisi untuk membangun citra dan kredibilitas lembaga secara berkelanjutan.

“Kehumasan bukan hanya tugas satu orang atau satu bagian, melainkan tanggung jawab bersama dalam membangun citra dan kredibilitas lembaga. Sinergi antar divisi perlu diperkuat lagi,” tambahnya.

Di akhir kegiatan, Dewi mendorong jajaran kehumasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat strategi komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pada masa non tahapan pemilu, fungsi kehumasan justru perlu diperkuat agar semakin profesional, responsif, dan mampu menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Masa non tahapan, peran kehumasan perlu diperkuat agar semakin profesional, responsif, dan mampu menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya demokrasi yang berintegritas,” tutup Dewi.