Dewi: Politik Uang Ancaman Serius Demokrasi

Dewi: Politik Uang Ancaman Serius Demokrasi

Donggala, Bawaslu Sulteng, – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah, Dewi Tisnawaty, menegaskan bahwa politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Ia menilai, praktik ini tidak hanya merusak tatanan pemerintahan tetapi juga membuka peluang terjadinya korupsi yang lebih luas. Hal tersebut ia sampaikan saat peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif "Desa Anti Politik Uang" di Desa Limboro, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Selasa (10/9/2024).

“Politik uang merupakan bentuk suap yang secara langsung mempengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi. Dampaknya bisa berujung pada pidana pemilihan, merusak sistem pemerintahan, dan memperparah kasus korupsi di kemudian hari. Kita harus berani menolak praktik ini demi pemilihan yang bersih dan bermartabat,” ujar Dewi

Sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sulteng, Dewi juga menekankan pentingnya pembentukan kampung pengawasan ini sebagai langkah nyata dalam memerangi pelanggaran pemilu. Kampung ini didirikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang serta mengajak mereka berkomitmen dalam pemilihan yang jujur dan adil.

Lebih lanjut, Dewi memperingatkan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang dapat dijerat dengan hukuman pidana.

“Jangan sampai tergoda dengan imbalan uang. Jangan gadaikan suara Anda. Pemilihan ini adalah momen penting untuk menentukan pemimpin yang berintegritas,” tambahnya.

Acara ini ditandai dengan penandatanganan dan pembacaan deklarasi penolakan politik uang oleh seluruh peserta. Deklarasi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan pemilihan serentak yang bermartabat dan bebas dari suap.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Camat Banawa Tengah, Kepala Desa Limboro, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala, serta perwakilan Bawaslu Kabupaten Donggala. Selain itu, hadir juga tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, dan masyarakat setempat yang turut mendukung kampanye ini.

Dengan pembentukan "Desa Anti Politik Uang", harapannya, masyarakat Donggala akan lebih cerdas dalam memilih pemimpin dan semakin sadar akan pentingnya menolak segala bentuk pelanggaran pemilu.

[caption id="attachment_9023" align="aligncenter" width="724"] Foto sejumlah pejabat daerah, termasuk Camat Banawa Tengah, Kepala Desa Limboro, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala, serta perwakilan Bawaslu Kabupaten Donggala. Selain itu, hadir juga tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, dan masyarakat setempat saat membacakan deklarasi Desa Anti Politik Uang. Selasa (10/09/2024).[/caption] Penulis : Syukran Foto : Humas Donggala Editor : Milan