Hasil IKP Sulteng Rawan Sedang Namun Hasil Akumulasi Kabupaten/Kota Rawan Tinggi 

HASIL IKP SULTENG RAWAN SEDANG NAMUN HASIL AKUMULASI KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI

Jakarta, Bawaslu Sulteng - Bawaslu Republik Indonesia baru saja melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk tahun 2022, Jumat (16/12/2022). Dalam hasil yang dirilis, Provinsi Sulawesi Tengah berada diurutan ke- 10 kategori rawan sedang dengan total skor  41,70.

Bawaslu juga membuat beberapa kategori informasi atau dimensi untuk menetukan secara spesifik tingkat kerawanan yang dimaksud. Dalam IKP terdapat 4 dimensi yang menjadi alat ukur secara spesifik pada tingkat mana saja kerawanan Pemilu dan Pemilihan nantinya. Dimensi ini diantaranya dimensi Konteks Sosial dan Politik, Dimensi Penyelenggaraan Pemilu, Dimensi Kontestasi dan Dimensi Kontestasi.

Jika dilihat dari sisi dimensi kerawanannya, Provinsi Sulawesi Tengah justru berada dikategori rawan tinggi dan menempati urutan keempat untuk dimensi partisipasi dengan total skor mencapai 87,01 yang mana partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat dianggap rawan tinggi.

Hasil IKP ini merupakan data yang dikumpulkan selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan tahun 2020 untuk tingkat Provinsi. Diketahui dalam melakukan analisis IKP, Bawaslu menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan berdasarkan akumulasi penghitungan hasil input data Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan akumulasi data dari 13 Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Tengah masuk dalam kategori rawan tinggi dengan skor mencapai 41,70 dengan rincian dimensi diantaranya: rawan tinggi untuk dimensi sosial politik dengan total skor 43,45. Kemudian untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu, Provinsi Sulawesi Tengah berada diurutan ke- 3 rawan tinggi dengan total skor mencapai 54,96. 

Sementara itu untuk dimensi kontestasi, Provinsi Sulawesi Tengah berada diurutan ke 7 rawan tinggi dengan total skor 35,82. Dan yang terakhir untuk dimensi partisipari Provinsi Sulawesi Tengah berada diurutan ke- 19 dengan total skor 1,22.

IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Dalam IKP tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan potensi Kerawanan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

[caption id="attachment_6913" align="aligncenter" width="1280"] Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memaparkan Provinsi dengan kategori rawan tinggi berdasarkan akumulasi data dari Kabupaten/Kota, Jumat (16/12/2022) Foto: Humas Bawaslu.[/caption]   Penulis: AM Foto: Humas Bawaslu