Jokowi Minta Bawaslu Hadir untuk Redam Potensi Pelanggaran Pemilu yang Kian Beragam

JOKOWI MINTA BAWASLU HADIR UNTUK REDAM POTENSI PELANGGARAN PEMILU YANG KIAN BERAGAM

Jakarta, Bawaslu Sulteng - Potensi pelanggaran Pemilu kian beragam, salah satunya yang tidak perna absen adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setiap pelaksanaan Pemilu, DPT menjadi masalah yang berulang, walaupun selalu ada solusi terhadap masalah itu. 

Hal tersebut juga diutarakan Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional Bawaslu Tahun 2022. Presiden ke- 7 Indonesia ini menyebut tantangangan dan potensi pelanggaran yang akan di di hadapi Bawaslu salah satunya yang tidak perna absen adalah Permasalahan DPT, Sabtu (17/12/2022).

"Riak-riak Pemilu selalu menjadi polemik utamanya dalam hal DPT yang selalu menjadi isu sangat krusial setiap tahunnya, oleh sebab itu sy harap Bawaslu benar-benar mengawasi dalam hal pengawasan DPT ini" tuturnya.

Selain DPT Jokowi kembali juga mengingatkan serta menekankan beberapa fakto kerawanan lainnya yang mungkin akan terjadi di Pemilu 2024 "Salah satu faktor kerawanan di pemilu adalah soal politik identitas, politisasi sara dan hoaks. Hati-hati karena kita ini beragam agama, suku ras, jadi hati-hati kalau ada percikan kecil, segera diperingatkan. Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yg jelas, rinci dan efektif" jelasnya.

Jokowi minta kepada Bawaslu untuk tidak memberikan ruang kepada pelanggaran tersebut agar tidak merugikan banyak pihak "Jangan berikan ruang pada politik identitas, politisasi agama, dan ujaran kebencian atau hoaks" tegasnya.

Terakhir Jokowi menyebut tugas fungsi Bawaslu sangat penting untuk menghadirkan proses Pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia di Indonesia "Untuk itu Bawaslu selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yg jujur, adil, bebas dan rahasia" tutupnya.