Kemendagri di Harapkan Fasilitasi NPHD Bawaslu Sulteng

KEMENDAGRI DI HARAPKAN FASILITASI NPHD BAWASLU SULTENG (Siara Pers, 11 November 2019)

Palu, Bawaslu Sulteng – Bawaslu Sulteng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan kedua terkait dengan dana hibah untuk Pilkada tahun 2020, Sabtu (9/11/2019). Dalam pembahasan tersebut, Asisten Administrasi Umum dan Organisasi Mulyono mengungkapkan, Gubernur Sulawesi Tengah telah memberikan arahan untuk dana hibah pengawasan Pilkada yang dapat diajukan sebesar 55 miliar.

Hasil pembahasan pertama atas permohonan anggaran Pilkada tahun 2020 untuk NPHD Bawaslu Sulteng yang digelar Rabu, 6 November lalu menghasilkan angka sementara sebesar 77,2 milyar. Atas angka tersebut, setelah dilakukan pencermatan internal di Bawaslu Sulteng menghasilkan angka pengajuan sebesar 69,9 milyar untuk dibahas dalam rapat pembahasan kedua.

Namun menanggapi hal tesebut, Bawaslu Sulteng akan melaporkan hasil pembahasan tersebut ke Bawaslu RI dan akan menyampaikan hasilnya kepada TAPD pada hari senin, 11 November 2019. Jika tidak mencapai kesepakatan, pembahasan ini selanjutnya akan di bahas bersama dengan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri untuk menemui titik terang.

Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen mengungkapkan Pembahasan NPHD Bawaslu Sulteng rencananya akan dilanjutkan dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, hal itu karena tidak ada titik temu antara anggaran yang di ajukan Bawaslu Sulteng berjumlah 69,9 milyar dengn keinginan pemerintah daerah yang mematok anggaran 55 milyar.

“Fasilitasi anggaran berikutnya bisa jadi akan difasilitasi oleh kementerian dalam negeri akibat tidak ada titik temu antara pemerintah daerah ataupun TAPD dengan Bawaslu Sulteng untuk pembiayaan Pilkada tahun 2020”. Jelasnya

Sebelumnya, delapan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulteng telah mencapai kesepakatan dan penandatangan NPHD, yakni Bawaslu Sigi 9 miliar. Bawaslu Touna 8,7 miliar. Bawaslu Toli-toli 8.5 miliar. Bawaslu Banggai 15.8 miliar. Bawaslu Banggai Laut 10 miliar. Bawaslu Morowali Utara 10 miliar. Bawaslu Palu 8 miliar, dan Kabupaten Poso 12,2 miliar.

File pdf dapat diunduh disini