Lompat ke isi utama

Berita

“Obesitas” Bahas Strategi Bawaslu Hadapi Kewenangan Baru

“Obesitas” Bahas Strategi Bawaslu Hadapi Kewenangan Baru

Anggota Bawaslu Kab. Morowali Utara, Yusrin Ibrahim saat memaparkan materi pada kegiatan “Obesitas” seri ke-12, Jum’at (06/11/2026).

Palu, Bawaslu Sulteng – Perluasan kewenangan Bawaslu dalam memutus sengketa administrasi Pemilu dan Pemilihan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 menuntut kesiapan kelembagaan yang matang. Untuk itu, pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT diperlukan agar setiap keputusan Bawaslu memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Obrolan Sejam Berkualitas (Obesitas) Seri ke-12 yang diselenggarakan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah secara daring, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Yusri Ibrahim, sebagai narasumber dengan materi “Analisis SWOT dalam Pengambilan Keputusan Bawaslu Berdasarkan Putusan MK Nomor 104 Tahun 2025”.

Dalam pemaparannya, Yusri menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 mengubah kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa administrasi pada tahapan Pemilu dan Pemilihan. Bawaslu kini memiliki kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus sengketa administrasi. Perubahan ini menuntut kesiapan personel dan perencanaan yang matang agar setiap keputusan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Yusri menjelaskan, dari sisi internal, kekuatan Bawaslu terletak pada dukungan regulasi, sumber daya manusia, fasilitas kerja, serta sinergi dengan lembaga lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Sementara kelemahannya mencakup keterbatasan waktu penyelesaian sengketa, minimnya pengalaman tenaga ad hoc, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kendala konektivitas.

Dari sisi eksternal, peluang Bawaslu meliputi penguatan kedudukan dan kewibawaan kelembagaan, peningkatan koordinasi, serta kejelasan hubungan kerja dengan KPU. Adapun ancamannya meliputi belum optimalnya mekanisme tindak lanjut sengketa, perubahan regulasi KPU saat tahapan berlangsung, dan kesulitan menghadirkan saksi dalam proses pemeriksaan.

Menurut Yusri, pemetaan melalui matriks SWOT penting dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini sekaligus merumuskan strategi pengambilan keputusan yang tepat. Dengan demikian, Bawaslu dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengantisipasi kelemahan dan ancaman dalam menjalankan kewenangannya.

Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Fadlan, serta diikuti jajaran sekretariat Bawaslu Sulteng yang membidangi penanganan pelanggaran, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariat pengampu bidang penanganan pelanggaran.

Melalui Obesitas Seri ke-12, Bawaslu Sulteng mendorong penguatan kapasitas dan pemahaman jajaran pengawas Pemilu dalam menghadapi perubahan kewenangan kelembagaan. Penguasaan strategi analisis dan kesiapan sumber daya diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang profesional, berintegritas, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penulis: Milan
Foto: Abarjan

Tag
Berita
Bawaslu Sulteng
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle