Politik Uang Ibarat Benalu atau Racun Demokrasi

humas | Jumat, Juni 12, 2020 - 23:30

POLITIK UANG IBARAT BENALU ATAU RACUN DEMOKRASI

Palu, Bawaslu Sulteng â€“ Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen menyebut praktek politik uang ibarat benalu atau racun dalam kehidupan demokrasi. Saat suara rakyat pemilik kedaulatan menentukan lahir pemimpin berkualitas dan berintegritas, harus pupus oleh dampak politik uang. Hal ini disampaikanÂ dalam sambutan Webinar Politik Uang di Tengah Pandemi Covid-19, Jumat (12/6) kerja sama Bawaslu Sulteng dengan IAIN Palu.

"Akibat politik uang, rasionalitas pemilih menjadi hilang berganti sikap pragmatis: siapa yang memberi uang, barang atau materi lainnya yang akan dipilih. Tidak ada lagi rasionalitas memilih pemimpin terbaik karena memiliki kapasitas, integritas dan spiritualitas/moral yang terpuji, ujarnya.

Menurut Ruslan, ada kecenderungan transaksional siapa yang memberi uang dia yang akan dipilih. Padahal ada ancaman pidana yang mengintai serta dapat berimbas pada sanksi administrasi.

Politik uang diartikan semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok orang dengan memberi atau menjanjikan uang, barang atau materi lainnya kepada pemilih supaya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih.

Pengawas pemilu sebut Ruslan sebagai lembaga berwenang menindak hal tersebut harus mengantisipasinya dalam bentuk strategi pencegahan pelanggaran dan meyiapkan jajaran untuk melakukan penindakan pelanggaran jika ada pelanggaran terjadi.

Ruslan mengharapkan pemahaman soal konsepsi, dan bentuk-bentuk politik uang, yang dapat memanfaatkan kondisi pandemi covid-19. Atas pemahaman dimaksud sangat bermanfaat dalam merumuskan formula pencegahan pelanggaran, sekaligus penindakan pelanggaran.

Hadir sebagai Narasumber Ahli Hukum, Topo Santoso dengan judul materiÂ Politik Uang dalam Teori dan Praktek,Â dan Akademisi IAIN Palu, Muhtadin Dg. Mustafa dengan judul materiÂ Politik Uang dalam Perspektif Islam.

Webinar diikuti partisipan dari berbagai kalangan, utamanya dari penyelenggara pemilu, kalangan perguruan tinggi, partai politik dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.