Rasyidi Dorong Keterbukaan Informasi Hukum di Poso

Poso, Bawaslu Sulteng – Keterbukaan informasi hukum dan pengelolaan dokumentasi yang tertib dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Pengelolaan produk hukum yang transparan juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Rasyidi Bakry saat melakukan supervisi produk hukum di Bawaslu Kabupaten Poso, Kamis (07/05/2026).

Supervisi tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum serta tata naskah dinas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam arahannya, Rasyidi menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, pengelola JDIH harus aktif memperbarui informasi dan memastikan setiap produk hukum terbaru dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Ia juga mengingatkan bahwa pada masa non tahapan pemilu, pengelolaan dokumentasi hukum tetap harus berjalan optimal sebagai bentuk pelayanan informasi publik dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Selain itu, Rasyidi turut mendorong peningkatan kapasitas pengelola JDIH, termasuk dalam pengelolaan akun dan proses unggah dokumen hukum secara tertib dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan data yang terbuka dan dokumentasi hukum yang baik akan memperkuat akuntabilitas lembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.

Melalui supervisi tersebut, diharapkan pengelolaan produk hukum di Bawaslu Kabupaten Poso semakin profesional, tertib administrasi, akuntabel, dan transparan dalam mendukung pelayanan informasi hukum kepada publik.