Rasyidi Tegaskan Money Politik Kejahatan terhadap Negara

Palu, Bawaslu Sulteng – Praktik politik uang dinilai sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilu dan kedaulatan rakyat, sehingga layak diposisikan sebagai kejahatan terhadap negara.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Rasyidi Bakry, saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Sinergitas dan Implikasi Berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional” yang berlangsung di Hotel Best Western Coco Palu, Senin (19/01/2026). 

Rasyidi menilai penting untuk memikirkan sejak dini penerapan prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP yang baru, khususnya dalam penanganan perkara pidana pemilu. Menurutnya, hukum acara tersebut ke depan akan menjadi acuan dalam penanganan tindak pidana pemilu.

Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara karena berpotensi merusak integritas pemilu dan pada akhirnya melahirkan pemimpin yang korup.

“Money politik bukan sekadar pelanggaran administratif atau pidana ringan, tetapi kejahatan terhadap negara karena merusak integritas pemilu dan berpotensi melahirkan pemimpin yang korup,” tegas Rasyidi.

Oleh karena itu, lanjutnya, relevansi penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana pemilu memerlukan kajian yang mendalam agar tidak melemahkan penegakan hukum pemilu.

Kehadiran Bawaslu Sulteng pada kegiatan yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Kota Palu dan diorganisir oleh Young Lawyers Committee Peradi ini, sejalan dengan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 yang mengusung visi kolaborasi untuk memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas, serta misi memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.