Lompat ke isi utama

Berita

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala dan Morowali akan jadi Unit Kerja Mandiri Berikutnya

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala dan Morowali akan jadi Unit Kerja Mandiri Berikutnya

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DONGGALA DAN MOROWALI AKAN JADI UNIT KERJA MANDIRI BARIKUTNYA

Palu, Bawaslu Sulteng – Kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng Anayanthy Sovianita mengatakan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali akan menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) berikutnya. Hal tersebut disampaiakannya pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Aplikasi SAKTI dilingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Jumat (17/06/2022).

Bawaslu sudah menerima Surat Edaran dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan akan ada dua Kabupaten yang akan di dorong untuk menjadi UKM yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Donggala.

Anayanthy berharap Pemerintah Daerah mendukung Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan  mengirimkan nama-nama  Aparatur Sipil Negara yang layak untuk mengisi jabatan tersebut. Tentu saja melalui Jobfit dari Bawaslu RI. 

Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki dua Satuan Kerja Mandiri (Satker) yatiu Bawaslu Sulteng dan Bawaslu Sigi sementara Bawaslu Palu dan Bawaslu Poso saat ini sudah menjadi UKM yang sedang diusulkan untuk menjadi Satker berikutnya.

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Sulteng Jamrin bersama dengan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Zatriawati bertujuan mensosialisasikan Aplikasi SAKTI guna meningkatkan pemahaman operator maupun bendaharan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menggunakan Aplikasi SAKTI.

[caption id="attachment_5032" align="aligncenter" width="1280"] Tampak ketua, anggota dan kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng bersama foto bersama Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota pada acara sosialisasi aplikasi SAKTI, Jumat (17/06/2022) Foto: Wildan Kurnia.[/caption] Penulis/Foto: Wildan Kurnia Editor: AM
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle