“Obesitas” Bahas Pengawasan di Era Society 5.0

Palu, Bawaslu Sulteng – Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan Pemilu, mulai dari disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi teknologi hingga potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan. Menghadapi kondisi tersebut, pengawas Pemilu dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kecakapan hukum, dan kepekaan terhadap perubahan.

Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Obrolan Sejam Berkualitas (Obesitas) seri kedelapan yang diselenggarakan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah secara daring, Jumat (04/09/2026).

Pada seri kali ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali, Elsevin Lansinara, bertindak sebagai narasumber dengan mengangkat tema “Tantangan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Era Society 5.0”.

Dalam pemaparannya, Elsevin menegaskan bahwa tantangan pengawasan Pemilu di era Society 5.0 bukan hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas manusia yang menggunakannya. Menurutnya, teknologi dapat membantu pengawas mendeteksi, memverifikasi, dan merespons dugaan pelanggaran secara lebih cepat, namun tidak dapat menggantikan integritas, independensi, profesionalisme, dan keberanian moral pengawas Pemilu.

“Teknologi dapat membantu kita mendeteksi, memverifikasi, dan merespons pelanggaran dengan lebih cepat. Namun teknologi tidak akan pernah menggantikan integritas, independensi, profesionalisme, dan keberanian moral seorang pengawas Pemilu,” jelas Elsevin.

Ia mengatakan derasnya arus informasi dan perkembangan ruang digital menuntut pengawasan Pemilu bertransformasi dari pola reaktif menjadi preventif. Pengawas tidak cukup hanya menunggu laporan, tetapi harus mampu membaca potensi pelanggaran, membangun kolaborasi, serta memahami perkembangan teknologi yang berpotensi memengaruhi proses demokrasi.

“Di era Society 5.0, pengawas Pemilu tidak cukup hanya melek teknologi, tetapi harus melek etika, melek hukum, dan melek perubahan. Teknologi boleh semakin canggih, tetapi integritas tidak boleh tertinggal,” lanjutnya.

Menurut Elsevin, Pemilu yang berintegritas pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi oleh manusia yang mampu menjaga kebenaran, menegakkan keadilan, dan memastikan seluruh proses demokrasi berjalan sesuai aturan. Karena itu, teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat pengawasan, bukan menjadi ruang baru bagi pelanggaran.

“Demokrasi yang berkualitas membutuhkan pengawasan yang adaptif, penegakan hukum yang berintegritas, dan penyelenggara Pemilu yang tetap teguh menjaga marwah demokrasi,” tutup Elsevin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulteng, Fadlan, selaku pengampu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi SUlawesi Tengah, mengapresiasi tema yang diangkat dalam Obesitas seri kedelapan. Menurutnya, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat perlu diimbangi dengan penguatan regulasi agar mampu menjawab tantangan pengawasan pada kontestasi Pemilu mendatang.

“Perlu adanya evaluasi terhadap regulasi dalam pelaksanaan Pemilu agar penerapannya dapat menyesuaikan, menjangkau, dan menguatkan kedudukan Bawaslu dalam hal pengawasan terhadap kontestasi Pemilu yang akan datang,” ujar Fadlan.

Ia menambahkan, penyesuaian regulasi menjadi penting karena perkembangan teknologi digital berlangsung setiap tahun dan menghadirkan pola serta potensi pelanggaran baru. Oleh karena itu, regulasi kepemiluan perlu terus diperkuat agar pengawasan dapat berjalan efektif dan mampu merespons perkembangan zaman.

Kegiatan Obesitas seri kedelapan diikuti Pejabat Administrasi dan jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi penanganan pelanggaran, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, serta jajaran sekretariat yang mengampu bidang penanganan pelanggaran. Forum rutin ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan penyamaan persepsi antarjajaran dalam menghadapi berbagai tantangan penanganan pelanggaran Pemilu.