Bawaslu Sulteng Perkuat Pengawasan Melalui Evaluasi PDPB Nasional

Jakarta, Bawaslu Sulteng – Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas data pemilih menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, inklusif, dan berintegritas. Untuk itu, Bawaslu terus memperkuat kapasitas pengawasan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.

Komitmen tersebut ditunjukkan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Nasrun, didampingi Kepala Bagian Pengawasan dengan menghadiri Penguatan Kelembagaan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Hubungan Masyarakat (Humas), serta Evaluasi Prioritas Nasional PDPB Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu RI di Grand Sahid Jakarta, Senin (20/07/2026).

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pengawasan. Menurutnya, setiap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu kepada KPU harus memenuhi tiga prinsip utama. Pertama, didasarkan pada peristiwa yang konkret sehingga tidak dibangun atas praduga atau asumsi, melainkan berdasarkan fakta di lapangan. Kedua, setiap saran perbaikan harus didukung alat bukti yang memadai. Ketiga, seluruh rekomendasi harus memiliki dasar hukum yang jelas.

"Ketika memberikan saran perbaikan harus ada buktinya, jangan berdasarkan asumsi. Setiap saran perbaikan juga harus jelas dasar hukumnya. Ini penting agar tidak ada alasan bagi KPU untuk mengabaikan atau menolak saran perbaikan yang diberikan Bawaslu," tegas Lolly.

Lolly juga mengingatkan agar seluruh jajaran Bawaslu tidak mengulangi kesalahan yang sama pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Menurutnya, setiap hasil pengawasan harus terdokumentasi dengan baik dan dijadikan rujukan dalam pengawasan selanjutnya.

"Pastikan jejak pengawasan sebelumnya tidak hilang, dan rekapitulasi itu adalah jejak perjuangan. Jangan hanya memeriksa data hari ini, tetapi lihat juga data sebelumnya, karena yang kita bangun adalah memori kerja pengawasan yang akan berdampak pada kualitas pemilu," ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Provinsi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi se-Indonesia. 

Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat peran kelembagaan sekaligus mengevaluasi hasil pengawasan PDPB Semester I Tahun 2026 guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih menghasilkan data yang akurat, mutakhir, valid, dan inklusif sebagai dasar penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2029.