Ketua Bawaslu Sulteng Paparkan Isu Hak Pilih di FGD IDI

Palu, Bawaslu Sulteng – Penguatan jaminan hak pilih menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi di Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Nasrun, saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, Kamis (12/02/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut berlangsung di Hotel Best Western Coco Palu, dan dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah serta perwakilan berbagai instansi pemerintah terkait.

Dalam pemaparannya, Nasrun menyoroti sejumlah isu strategis pada aspek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak memilih dan dipilih bagi seluruh kelompok masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara optimal.

Nasrun mencontohkan dinamika pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Parigi Moutong sebagai bagian dari proses demokrasi yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan indikator IDI. Menurutnya, terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena kendala administrasi kependudukan maupun tidak menerima pemberitahuan memilih.

“Peristiwa PSU tersebut menjadi catatan penting dalam menilai sejauh mana hak konstitusional warga negara benar-benar terjamin dalam proses pemilu,” ujar Nasrun.

Ia berharap, berbagai temuan dan dinamika pengawasan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Daerah melalui Kesbangpol dalam penyusunan dan penguatan Indeks Demokrasi Indonesia, khususnya pada indikator penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.

Kehadiran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam FGD ini merupakan bagian dari komitmen kelembagaan untuk terus berkontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi melalui penguatan pengawasan serta perlindungan hak pilih masyarakat.